Kudus, Elang Murianews (Elmu) – Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, Bupati Kudus sudah dua kali studi tiru ke Desa Panglipuran Kecamatan Kubu Kabupaten Bangli. Pertama saat Bupati Kudus dijabat Hartopo,bersama rombongan  pada 17 – 21 Mei 2023. Rombongan yang sebagian besar dari seluruh Kepala Desa yang didampingi camat  se Kabupaten Kudus menumpang  6 (enam) bus. Sedangkan sebagian lainnya, yaitu Bupati dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) menumpang pesawat.

            Rombongan  tidak hanya studi tiru ke Desa Penglipuran yang tercatat sebagai desa terbersih peringkat tiga dunia dan terkenal  di tingkat internasional, tetapi juga , ke Desa Kutuh Kecamatan Kuta Kabupaten Badung,  sebagai desa  yang memiliki pendapatan asli  desa tertinggi se Indonesia. Dan juga desa anti korupsi terbaik.

          Sedang hari ketiga (Sabtu 20/5/2023) ke Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, merupakan desa terbaik nasional dalam bidang keterbukaan informasi publik dan desa dengan pelayanan satu pintu terbaik.

         Semua biaya transportasi , hotel, komsumsi,  tiket kunjungan bagi semua kepala desa/kepala kelurahan  ditanggung dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) . Melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)  nomor DPA/A/13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023, yang ditanda-tangani Kepala PMD Kudus , Adi Sadhono Murwanto. Sedang uang sakunya, ditanggung/dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa/APBDes atau APBKelurahan masing-masing .Adapun untuk perangkat daerah ( camat dan OPD) masing masing ditanggung  perangkat daerah/fungsional.

           Namun sampai dengan Hartopo lengser, hingga digantikan penjabat bupati Bergas Catursasi Penanggungan ( 24/9/2023- 10/1/2024), Muhammad Hasan Chabibie ( 10/1/2024 – 6/1/2025), pelaksana harian Revlisianto  Subekti (6/1/2025- 12/1/2025) dan penjabat bupati Herda Helmijaya ( 12//1/2025- 20/2/2025) samasekali tidak disinggung- singgung, apalagi bentuk pertaggung-jawaban terhadap studi tiru ke Bali.

           Selain menggunakan uang rakyat yang hingga ratusan juta rupiah, kunjungan studi tiru tersebut diduga tidak memiliki  konsep keilmuan. Terkesan kuat sebagai rekreasi/wisata sekaligus upaya untuk pemenangan pemilihan kepala daerah/bupati Kudus,

           Sedang Desa Panglipuran  berada di atas tanah seluas 112 hektar. Terbagi menjadi lahan pertanian seluas 50 Hektar, hutan bambu seluas 45 Hektar , pemukiman penduduk 9 Hektar, hutan kayu seluas 4 Hektar , dan tempat suci seluas 4 Hektar , serta fasilitas umum. Sebelum ditetapan sebagai desa terbersih nomor 3 tingkat dunia, Desa Penglipuran  juga menyabet  penghargaan bidang lingkungan dan pariwisata. Mulai dari Kalpataru, Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA), bahkan masuk dalam Sustainable Destinations Top 100 menurut Green Destinations Foundation.

Menara Kudus

         Sedang kunjungan Bupati Kudus Samani beserta isteri dan rombongan  ke Desa Penglipuran yang tahun 2025 ini mendapatkan kembali penghargaan bergengsi Kalpataru Lestari dari Kementerian Lingkungan Hidup, belum diketahui secara pasti apakah sudah ada perencanaan – program yang matang.

             Hanya saja menurut data yang dikutip dari Lapakberita ID, kunjungan Samani tersebut merupakan bagian dari agenda kerjanya untuk memperkuat arah pembangunan sektor wisata berbasis budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan masyarakat.“Di Kudus juga ada kompleks Menara Kudus, areanya sempit, rumah-rumah berdempetan, tapi justru itu bisa jadi potensi besar kalau dikelola dengan konsep yang tepat,” ujar Samani .

          Ia menambahkan, daya tarik Desa Penglipuran bukan hanya pada keindahan arsitektur tradisionalnya, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal yang menjadi penggerak utama ekonomi wisata mulai dari penyewaan pakaian adat, kuliner khas, hingga produk kerajinan.“Wisata berbasis masyarakat seperti ini bisa kita tiru di Kudus, tentu dengan menyesuaikan kearifan lokal dan karakter budaya Menara Kudus,”

             Sam’ani menilai, jika konsep serupa diterapkan, Menara Kudus dapat menjadi ikon wisata budaya Jawa Tengah. Ia bahkan berencana mengintegrasikannya dengan destinasi lain seperti Jepara dan Karimunjawa, agar terbentuk paket wisata lintas daerah yang saling menguatkan. “Kalau dikemas satu paket wisata, orang bisa datang ke Kudus untuk wisata religi dan budaya, lalu lanjut ke Jepara dan Karimunjawa untuk wisata alam. Ini peluang besar,” katanya.

           Menara Kudus, menurut Prof Dr Soetjipto Wirjosuparto yang dikutip Solichin Salam dalam bukunya Kudus Purbakala Dalam Perjuangan Islam dibangun pada tahun Jawa 1609 atau tahun Masehi 1685. Sedang Masjid Al Manar atau Al Aqsa didirikan pada tahun 956 Hijriah atau tahun 1549 Masehi.. Lalu Desa Adat Penglipuran  sudah sejak tahun 2027 sebagai desa binaan  PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang mendukung desa ini menjadi model wisata berkelanjutan guna meningkatkan perekonomian setempat hingga nasional.

           Ditambah mendampingi melalui sejumlah program, seperti penyediaan sarana infrastruktur pendukung pariwisata, pembentukan tata kelola kelembagaan usaha desa, penyusunan laporan keuangan hingga peningkatan hospitality pengelola untuk mendukung Port Tourism. Termasuk penyelenggaraan Penglipuran Village Festival XII yang diadakan pada 10-12 Juli 2025. Dan selama 2024, Desa Penglipuran dikunjungi 1.023.750 wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan rata-rata kunjungan mencapai 2.652 orang per hari..

Pemikiran sesaat

           Sejak dilantik 20 Februari 2025, Bupati Kudus Samani dan Wakil Bupati Kudus Bellinda , dikenal  “senang” blusukan dan  dikenal luas di kalangan masyarakat Kota Kretek.  Samani pernah melontarkan gagasan untuk mendirikan Museum Menara. Dan konsep serta pelaksanaan pembangunan jalan Menara   berbahan baku granit berasal dari dirinya saat menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kudus.

                Bupati yang  murah senyum ini juga pernah berjanji akan menggelar “klenengan” di pendopo kabupaten Kudus paling tidak seminggu sekali. Setelah melihat satu set gamelan yang pernah dipajang dan dioperasikan di pendopo kabupaten rusak-tidak berfungsi sejak era Bupati Hartopo. Masih ditambah dengan janji janji “manis “ lainnya.

                Itu sah-sah saja. Itu baik baik saja. Namun alangkah baiknya jika pemikiran/ konsep/janji dituangkan dalam program kerja tertulis secara lengkap dan selanjutnya siap “dieksekusi”. Meski hal ini juga tidak menjadi jaminan, karena terbukti sejumlah peraturan daerah yang telah dihasilkan, di sana sini malah dilanggar sendiri ,  saling  bertabrakan dan berakhir tanpa kejelasan. Tanpa ada pertanggung jawaban.

            Dengan telah dibentuk dan dikukuhkannya Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (TP3D Kudus) masa bakti 2025-2030, maka diharapkan Samani dan Bellinda “tidak salah langkah” dalam menjalankan tugas. Sebab, TP3D dibentuk untuk membantu kinerja bupati-wakil bupati .Memberikan masukan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Mengkaji , identifikasi, telaah dan analisis  terhadap permasalahan  pembangunan. Memberikan rekomendasi , menyusun rumusan kebijakan dan solusi pembangunan. Memonitor dan evaluasi  hasil pelaksanaan tugas TP3D kepada bupati/wakil bupati.

             Adapun personil lengkap TP3D sebagai berikut : Ketua : Masut. Wakil Ketua : Achmad Yusuf Roni. Sekretaris 1 :  Muhammad Felik Afifuddin , Sekretaris 2 : Anjas Pramono, Anggota :Hasan Aoni Azis, Moh Fatckhul Munif, Moh. Aslim Akma, Heru Fathoni,Djunaedi, Anugrah Kurniati, Rafie Rona Aziz dan dua orang yang ditunjuk dari pejabat struktural atau fungsional pada Bappenda Kudus.(Sup).