Kudus, Elang Murianews (Elmu) Inspektur Jendral (Irjen) Kementerian Pekerjaan Umum Pengelolaan Ruang (PUPR) diduga sengaja “menutup” kasus korupsi yang terjadi di proyek  Preservasi pelebaran jalan Rembang Blora tahun anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp 136, 9  miliar. Dan telah di temukan kerugian negara Rp 978.124.960,-

                Dengan adanya kerugian keuangan negara,  telah memenuhi unsur  tindak pidana korupsi seperti yang di maksud pada ketentuan : Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan.

               keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

                Oleh karena itu  Pemantau Keuangan Negara( PKN) telah meminta perlindungan hukum dan  keadilan hukum kepada Presiden Prabowo  Subianto. Termasuk  kepada Kapolri dan  JaksaAgung agar laporan PKN ini di proses dan di lanjutkan ke tahap penyidikan. Kerugian negara yang sudah di kembalikan dijadikan jadi barang bukti . “ Kami berharap kepada Bapak Presiden dapat memberikan perhatian khusus pada kasus ini . Dengan tujuan agar para penegak hukum dan  lembaga yang diberikan hak untuk audit dan pemeriksa keuangan negara benar benar melakukannya,” tegas Ketua Umum PKN, Patar Sihotang, Senin (28/10/2024).            

          Seharusnya menurut hukum apabila penyelidik dan auditor menemukan adanya niat [ mensrea] melakukan kejahatan menguntungkan diri sendiri atau kelompok,  seharusnya di lanjutkan ke pihak penyidik untuk di lanjutkan ke tahap penyidikan ,” Bukan di suruh mengembalikan ke kas negara dan menyatakan kasus di tutup dan selesai. Hal  ini lah yang menjadi fakta adanya dugaan kementerian Pekerjaan Umum diduga melindungi pelaku korupsi,” tambah Patar.

                Ia juga  menjelaskan, PKN baru menerima Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ke 4[SP2HP ] dari Dirkrimsus Polda Jawa Tengah dengan  Nomor SP2HP /874/X/RES 3.4/2024 /DITRESKRIMSUS tertanggal 22 Oktober 2024. Inti surat, laporan dugaan korupsi yang di laporkan PKN ke Dirkrimsus Polda Jawa Tengah telah di proses penyelidikannya.

             Dan  dalam rangka penyelidikan perkara Presservasi pelebaran jalan Rembang Blora tahun anggaran 2019 , pihak Polda Jateng meminta Irjen Kementerian PUPR RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu (ADTT).  Hasil ADTT, proyek senilai Rp 136,9  miliar ini telah di temukan kerugian negara Rp 978.124.960,- . Dan Irjen sudah mengkondisikan Perusahaan Penyedia Jasa untuk mengembalikan ke kas negara sehingga dugaan korupsinya dianggap telah selesai.

              Secara garis besar proyek presservasi pelebaran jalan Rembang Blora , berdasarkan spesifikasi rancangan anggaran belanja (RAB ) pekerjaan U Ditch Type DS 2 dan DS 3  seharusnya menggunakan besi ulir dengan ukuran 13 mm, namun  mengunakan besi : 7,3 mm, 7,8 mm, 8,4 mm, 9,4 mm, 9,8 mm dan 10 mm.. U-ditch, atau .Saluran Terbuka type “U” (STU), adalah salah satu struktur penting dalam teknik sipil yang digunakan untuk mengelola aliran air, mengendalikan erosi, dan mengatur drainase di berbagai lingkungan seperti perkotaan, pedesaan, jalan raya, area industri, serta proyek konstruksi lainnya..

               Akibatnya di tiga titik penutup U Ditch tersebut ambrol. Dan tentu saja PT BUTXXN TIRTO BASxxKORO yang beralamatkan di Jl. MXXXayjend Panjaitan No. 3A BXXXXanjarnegara — Banjarnegara (Kab) dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} memperoleh keuntungan besar.(sup)