Kudus, Elang Murianews (Elmu)- Nurul, pria paruh umur, warga Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo  Kabupaten Kudus, sejak hampir dua bulan terakhir memperoleh penghasilan sekitar Rp 5 juta/hari.  Jika tidak ada aral melintang. Tepatnya apabila salah satu program pemerintahan  Prabowo Subianto- Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berhenti di tengah jalan, Teguh bakal mampu mengembalikan modal usahanya dalam kurun waktu  sekitar dua tahun mendatang. Sebab penghasilan tersebut diperoleh rutin dari keikut-sertaannya dalam program MBG  “ Dan alhamdulillah, sejak diresmikan Pak Bupati Kudus Samani Intakoris 4 Oktober 2025 sampai dengan Rabu 26 November 2025, saya selaku pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) program MBG di bawah naungan Yayasan Berkat Mulia Sentosa , tidak  ada masalah,” tuturnya ketika ngobrol santai  di salah satu ruang setengah terbuka pojok kiri halaman depan bangunan/dapur mandiri  SPPG MBG, di tepi Sungai Logung, beberapa ratus meter dari bendungan Logung yang berdaya tampung lebih dari 20 juta meter kubik air.

           Dapur mandiri  MBG yang dibangun Nurul beberapa bulan lalu mengambil ukuran standar nasional 20 x 20 meter.  Namun di samping kanan bangunan  masih terdapat ruangan terbua cukup luas. Terlebih di halaman depan  jauh lebih luas. Selain  terdapat pintu besi dorong , juga terdapat  tempat pos jaga. Di sampingnya tempat untuk mesin diesel pembangkit listrik dan di tembok kanan bagian depan digunakan sebagai parkir sepeda motor maupun mobil

           Sedang  sisi kiri halaman depan ada bangunan setengah terbuka. Ada sejumlah meja kursi kayu sederhana, peralatan minuman –makanan  ringan  hingga  terlihat sejumlah sound-system. “ Saya biasa menerima tamu ya di sini. Termasuk ketika menyendiri. Santai. Tidak terganggu. “ tambah pria yang juga dikenal sebagai “bos” penambangan batuan ( golongan C) sembari menghisap rokok kreteknya. Dapur mandiri ini disebut disebut salah satu terbaik di tingkat Jawa Tengah.

Tertarik

           Kemudian pria yang mengenakan kaos lengan pendek warna putih  dan bercelana pendek , juga menceritakan “sejarah ketertarikannya” terhadap program MBG, yang menyasar ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan anak bawah lima tahun (balita) juga tentu saja keuntungan yang ditawarkan.  “Setelah mempelajari secara seksama,  berkonsultasi dengan keluarga, sahabat dan  yang lainnya, saya memutuskan mendaftarkan diri ikut program MBG yang dibawah komando Badan Gizi Nasional (BGN). Setelah memperoleh “lampu hijau” kami mulai membangun dapur mandiri. Membeli segala macam peralatan penunjang, hingga perekrutan tenaga kerja harian dan tenaga ahli. Semuanya membutuhkan total biaya  sekitar Rp 2 miliar,” ujar Nurul.

             Akhirnya ketika semuanya sudah terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan BGN, maka  menjadi  bangunan dapur mandiri MBG BGN ke-19 yang diresmikan Bupati Kudus dan menyetor MBG kepada lebih dari3.000 orang yang sebagian besar anak sekolah di 26 lokasi. Dengan didukung 52 karyawan, tiga diantaranya tenaga ahli yang ditentukan BGN,  setiap harinya  mampu “memproduksi” lebih dari 3.000 porsi  dengan menu dan bahan baku standar. Bahan baku standar dibeli/dipasok dari mitra kerjanya yang tergabung dalam  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mesin ekonomi mampu bergerak dan berkembang.” Lagi pula, mata rantai tenaga kerja yang terserap tentunya cukup banyak. Dan ke depan terus dipertahankan serta dibenahi secara bertahap, agar kualitas produk tetap terjaga,” tambah Nurul.

             Sampai dengan  Jumat 28/11/2025 dapur mandiri SPPG MBG di Kabupaten Kudus sudah berkembang hingga  tembus ke – 81 unit dan akan ditingkatkan lagi menjadi 106 unit. Sempat terjadi sejumlah unit SPPG MBG berhenti operasi sementara karena  pasokan dana dari BGN mengalami kendala. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan peran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Program MBG adalah melakukan pengawasan. Hal ini diperlukan untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelajar. 

            Menkes Budi mengatakan pengawasan dilakukan dengan melakukan standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan, dan pengawasan berlapis. Dan dalam hal sertifikasi, terdapat tiga standar sertifikasi akan diberlakukan yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitas (SLHS), sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk manajemen risiko pangan, serta sertifiksi halal.(sup)