Pati, Elang Murianews (Elmu)- Bupati Pati, Sudewo bakal menghadapi “pengadilan rakyat” pada aksi damai yang dijadwalkan berlangsung di depan kantor bupati/pendopo kabupaten, alun alun Simpang Lima Kota Pati, Rabu (13/8/2025). Diperkirakan 200.000 massa akan mememuhi lokasi acara. Dan sampai dengan Selasa pagi ( 12/8/2025), sejumlah spanduk berbahan kain putih dengan tulisan merah menyolok telah terpampang di lokasi acara. Diantaranya dengan tulisan “merangsang”. Pak Presiden Prabowo, Pecat Bupati Sudewo atau Jateng Baikot Partai Gerindra,’ , ’Bupati Pati Sudewo Mundur Secara Kesatria atau Dilengserkan Rakyat Secara Paksa”, bupati preman, arogan.
Sudewo yang berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra, dalam ajang pemilihan bupati/wakil bupati 2024, tampil sebagai pemenang. Dengan meraih 419.684 suara atau 53,54 persen dan dicalonkan koalisi Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Golkar, Perindo, PKN, PSI, dan Gelora. Kemudian dilantik secara bersamaan tingkat nasional 20 Februari 2025. Dan selanjutnya membuat sejumlah gebrakan yang ternyata justru dianggap kontroversial, arogan, “melukai” rakyat, hingga menantang rakyat.
Menurut Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI) sejumlah langkah yang ditempuh Pemkab Pati (bupati Sudewo) yang justru bertolak belakang dengan semangat pembangunan yang pro rakyat. Antara lain kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Penerapan sekolah lima hari , pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebanyak 10% bagi pelaku usaha mikro. Renovasi Masjid Agung Pati dengan anggaran Rp15 miliar, meski masjid yang terletak di sebelah barat Alun Alun Simpang Lima ini belum lama telah direnovasi. Lalu data lainnya yang diperoleh Elmu, penataan alun alun, pembangunan /betonisasi Jetak – Juwana sepanjang 3 kilometer dengan lebar 7 meter, ketebalan 30 centimeter. “Setelah kami cek di lapangan yang dibangun cuma 700 meter. Padahal anggarannya Rp 8,4 miliar. Jadi proyek ini proyek bohong bohongan,” ujar sejumlah warga di seputar lokasi proyek.
Gejolak politik
Mengutip Kompas id, Senin ( 11/8/2025), kebijakan publik yang kurang peka, respon keras/fisik, dan arogansi kepemimpinan yang menantang warga berubah menjadi gejolak politik di Pati. Arah gejolak politik menjadi babak baru protes warga Pati terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo. Melihat peta politik di Kabupaten Pati, Sudewo patut mempertimbangkan kekuatan politiknya untuk meredam gejolak politik, karena dia tidak memiliki dominasi politik kuat di kabupaten yang berpenduduk 1.379.022 jiwa .
Dan sebenarnya kekuatan politik di Kabupaten Pati, lebih banyak didominasi PDI-P. Terbukti dalam empat pemilu terakhir (2009-2024), PDI-P selalu tampil sebagai pemenang. Pada pemilu 2009, PDI-P mendapat 141.547 suara, disusul Demokrat (95.590 suara), dan Golkar (56.569 suara). Pada pemiu 2014. juga meraih suara terbanyak dengan mengumpulkan 117.644 suara, unggul atas Gerindra yang mendapatkan 112.599 suara. Pemilu 2019, PDI-P (163.112 suara, Demokrat 91.742 suara dan Gerindra 88.079 suara.) Pemilu Legislatif 2024, PDI-P memperoleh dukungan suara terbanyak, yakni 201.840 suara disusul Gerindra (94.573 suara) dan PKB (86.937 suara).
Dari sebaran wilayahnya, PDI-P berhasil menyapu bersih kemenangan di lima daerah pemilihan di Pati. Capaian ini membuat sepertiga kursi DPRD Kabupaten Pati periode 2024-2029 diisi kader-kader PDI-P (14 kursi). Jumlah kursi PDI-P ini lebih banyak dibanding kursi Gerindra, PKB, dan PPP yang masing-masing mendapat enam kursi.” Dari aspek geopolitk, komposisi seperti ini tidak menguntungkan untuk Bupati Sudewo,” tulis Kompas id. Sudewo, lahir 11 Oktober 1968. Pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024). Dalam periode keduanya di DPR-RI, ia mewakili Partai Gerindra dan daerah pemilihan Jawa Tengah III, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Pati dan bertugas di Komisi V.(Sup).