Kudus, Elang Murianews (Elmu)- Siklon tropis Senyar, curah hujan ekstrem dan pembalakan  hutan,  menjadi mata rantai terjadinya bencana alam dahsyat  banjir handang dan tanah longsor  di Provinsi Acah, Sumatra Barat (Sumbar) dan Sumatra Utara (Sumut) pekan lalu. Siklon tropis atau badai tropis – angin kencang yang berputar  dengan kecepatan lebih dari 63 kilometer. Terbentuk di atas laut luas  dengan permukaan  air laut hangat   sekitar 26,5 derajat Celsius. Berdiameter 50 - 1100 kilometer persegi.

                Sedangkan pertumbuhan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Pasifik Utara bagian barat, Samudera Hindia bagian utara dan selatan, Australia dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di belahan bumi bagian utara. Sekitar 65 persen  siklon tropis terbentuk di daerah antara 10° - 20° dari ekuator, hanya sekitar 13 persen siklon tropis yang tumbuh diatas daerah lintang 20° , sedangkan di daerah lintang rendah (0° - 10°) siklon tropis jarang terbentuk.

             Mengutip Harian Kompas, Selasa (2/12/2025), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, siklon Senyar memicu hujan lebat sampai ekstrem di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Intensitas hujan tertinggi terjadi di Aceh, yakni Kecamatan Kuala, Bireuen, dengan intensitas 411 milimeter (mm) per hari, 25-26 November 2025, seperti diutarakan Kepala Stasiun Klimatologi Aceh Muhajir. Pada hari itu, lima daerah di Aceh mengalami hujan ekstrem di atas 370 mm. Hujan di atas 150 mm juga terekam di sejumlah wilayah Aceh.Siklon Senyar mendarat di wilayah Aceh pada hari itu sebelum kemudian berbelok kembali ke Selat Malaka dan memasuki wilayah Malaysia.

             Di Sumut, rekor hujan mencapai 386 mm per hari pada 26-27 November di Pos Hujan Cempa, Kabupaten Langkat, seperti dilaporkan Kepala Stasiun Klimatologi Sumut Wahyudin. Intensitas hujan hingga diatas 380 mm per hari, bahkan dalam kasus di Aceh melebihi 400 mm per hari, merupakan tertinggi yang tercatat di wilayah ini, termasuk juga tertinggi di Indonesia. Sebagai perbandingan, rekor hujan di Jakarta, yang terekam dalam 150 tahun pencatatan sejak era kolonial, terjadi pada Tahun Baru 2020 sebesar 377 mm per hari di Bandara Halim Perdanakusuma. Rekor saat itu memicu banjir besar Jakarta.

              Rekor intensitas hujan di Indonesia hampir selalu terjadi dengan fenomena siklon tropis. Peneliti iklim BMKG, Siswanto, menambahkan, seiring dengan memanasnya lautan karena perubahan iklim, wilayah Indonesia kini tidak lagi sepenuhnya terlindungi dari ancaman siklon tropis, baik dari arah barat, utara, maupun selatan.

Krisis ekologi.

            Menurut Country Director Greenpeace untuk Indonesia Leonard Simanjuntak , kedahsyatan dan luasnya tingkat kerusakan dalam bencana yang terjadi di Aceh, Sumbar dan Sumut tersebut, harus menjadi alarm bahwa kerusakan masif terjai pada fungsi lindung ekologi di Sumatera, khususnya di daerah aliran sungai, perbukitan, dan daerah rawan lainnya.

             Daya dukung lingkungan Sumatera sudah kritis karena hutannya ditimpa dan dirobek-robek oleh ribuan izin industri ekstraktif,” kata Leonard. Di lain sisi, anomali iklim akibat penghangatan ekstrem di perairan Selat Malaka dalam bentuk siklon tropis Senyar membuktikan krisis iklim nyata terjadi. ”Bencana Sumatera harus menjadi pengingat bagi kita semua untuk segera bertindak,” ujarnya.

              Data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang diolah Jaringan Tambang (Jatam) memperlihatkan, Sumatera banyak dibuka untuk tambang mineral dan batubara (minerba). Terdapat sedikitnya 1.907 wilayah izin usaha pertambangan minerba aktif dengan total luas 2.458.469,09 hektar. Kepadatan izin ini terkonsentrasi di Bangka Belitung (443 izin), Kepulauan Riau (338), Sumatera Selatan (217), Sumatera Barat (200), Jambi (195), dan Sumatera Utara (170).Menurut Jatam, tekanan terhadap ekosistem Sumatera tak berhenti pada tambang minerba, tetapi pembukaan hutan untuk berbagai alasan lain, termasuk pembangkit listrik. Sedikitnya 28 proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) beroperasi atau dikembangkan di pulau ini dengan sebaran terbesar di Sumatera Utara sebanyak 16 unit, diikuti Bengkulu (5), Sumatera Barat (3), Lampung (2), dan Riau (2).

             Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai, dampak banjir bandang Sumatera sangat mungkin diminimalkan jika perusahaan dan pemerintah mengkaji setiap izin, proyek, serta bukaan hutan secara menyeluruh dan transparan. ”Banyaknya korban jiwa harus jadi pengingat pemerintah untuk benar-benar memulihkan bentang alam yang rusak serta mengecek dan meninjau ulang izin perusahaan perusak lingkungan,” katanya.

                Sumatera Utara menjadi daerah yang paling parah terdampak. Areanya meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Di Tapanuli terdapat ekosistem Batang Toru atau biasa disebut Harangan Tapanuli dengan kekayaan biodiversitas tinggi. Saat ini ekosistem tersebut dikepung berbagai megaproyek ekstraktif yang sebagian dari lahan konsesinya tumpang tindih dengan area ekosistem Batangtoru yang merupakan rumah orangutan tapanuli. Jumlah orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis), spesies kera besar terlangka sedunia, kini kurang dari 800 ekor dan berstatus terancam punah (critically endangered).

                Dengan laju perubahan iklim saat ini, adaptasi seharusnya jadi kunci menjamin kelangsungan hidup. Walau begitu, ada banyak contoh praktik adaptasi keliru atau dalam laporan Panel Lintas Pemerintah untuk Perubahan Iklim (IPCC) tahun 2022 disebut sebagai malaadaptas.

Evaluasi perizinan.

                Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pun meminta pemerintah mengevaluasi perizinan pembukaan hutan untuk kegiatan usaha. Untuk perizinan tambang, perlu moratorium izin tambang di lokasi yang kini rawan bencana. ”Di saat bersamaan, pemerintah bisa mengkaji izin yang sudah ada. Jika terjadi pelanggaran lingkungan, pencabutan izin bisa dilakukan. Memastikan lahan bekas tambang direklamasi juga dapat mencegah bencana banjir ke depannya,” katanya.

              Riset Celios dengan Greenpeace yang dilaporkan pada 2021 menemukan, desa yang punya basis lokasi tambang lebih rentan bencana banjir. Probabilitas terjadinya banjir pada 2021 mencapai 39,7 persen, lebih tinggi ketimbang desa non tambang 27,2 persen. ”Faktornya karena terjadi deforestasi pada saat aktivitas pertambangan yang memicu pembukaan lahan skala besar. Fungsi hutan sebagai penyerap air ketika curah hujan tinggi menjadi berkurang. Desa tambang yang menjadi rentan bencana banjir juga berkorelasi dengan rendahnya akses ke layanan kesehatan,” tuturnya.

             Selain pada izin tambang, ekspansi kebun kelapa sawit juga berkorelasi dengan kerentanan bencana ekologis, termasuk banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengawasi perluasan kebun sawit,termasuk dalam aksi ilegal. ”Ketika kebutuhan produk sawit meningkat, apalagi Indonesia mau menuju biodiesel B50, implikasi kebutuhan lahan cukup masif. Imbasnya, sawit berkontribusi pada pembukaan lahan hutan dan perubahan bentang alam,” ujarnya.

Walhi

              Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). kegiatan usaha ekstraktif yang menyebabkan deforestasi berkontribusi pada bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025. Walhi mendesak pemerintah mengevaluasi konsesi untuk pertambangan hingga perkebunan agar kejadian serupa tidak berulang. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara Rianda Purba dalam konferensi pers ”Siklon Senyar, Bencana Ekologis dan Masa Depan Kita”, Senin (1/12/2025), secara hibrida, mengatakan, bencana besar di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tidak semata akibat cuaca ekstrem yang bersamaan dengan fenomena siklon Senyar.

             Walhi menilai, bencana yang menyebabkan ratusan korban jiwa ini disebabkan pula oleh akumulasi kerusakan ekologis yang telah berlangsung puluhan tahun akibat ekspansi investasi dan alih fungsi lahan, baik secara legal maupun ilegal. Perubahan status pada banyak kawasan hutan terjadi setidaknya sejak terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/ 2014 pada 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara. ”Nah, dari situ kemudian banyak investasi masuk di wilayah ekosistem tersebut,” katanya.

            Pengalihan fungsi hutan, menurut catatan Walhi, terjadi dibeberapa daerah di Sumatera Utara yang kini terdampak parah akibat bencana banjir dan longsor. Daerah ini adalah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Manajer Riset Walhi Sumatera Barat Andre Bustamar, dalam konferensi pers, juga menyebut, deforestasi untuk konsesi tambang dan izin eksploitasi hutan lainnya meluas di Sumatera Barat. Dari total areal deforestasi 1,15 juta hektar pada periode 1980-2024, lebih dari separuhnya berada dalam area berizin.

            Hilangnya hutan menjadikan beberapa daerah aliran sungai rawan bencana. Kondisi ini mengakibatkan musibah berulang di beberapa wilayah di  Sumatera Barat. Data bencana di tiga provinsi Sumatera sejauh ini memperkuat temuan Walhi. Jumlah korban meninggal dan hilang  sampai Senin sore sudah mencapai 1.068 orang. Korban mengungsi 570.000 orang dan warga terdampak 1,5 juta orang. ”Catatan kritis ini seharusnya menjadi pengingat, bagaimana pemerintah seharusnya bertanggung jawab dan mengevaluasi tata kelola sumber daya alam,” kata Andre.

               Terkait tambang emas di Tapanuli Selatan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tri Winarno mengatakan, keberadaan tambang itu tidak berkaitan langsung dengan daerah terdampak bencana. ”Berdasarkan data kami, lokasi banjir dengan tambang PT Agincourt Resources cukup jauh (dari lokasi bencana),” ujarnya (Sup).