Kudus,Elang Murianews- Tidak ada satupun bakal calon bupati Kudus periode 2024 – 2029 yang secara khusus mengungkapkan niatnya untuk membrantas warga miskin di Kota Kretek. Termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang  merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.  Mereka terjebak dengan  janji janji muluk yang wah.

                Hal itu  terlihat saat sembilan bakal calon bupati   memaparkan visi-misinya pada tahapan presentasi  penjaringan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kudus  di Hotel HOM , Sabtu (8/6/2024).

                Padahal menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus, Eko Suharto, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus, pada tahun 2023 masih  sebesar 7,24 persen atau  sekitar 65. 160 jiwa. Dari total penduduk yang berjumlah   Menurun dibanding tahun 2021 yang tercatat 7,60 persen atau 67.060 jiwa. Atau peringkat ketujuh terendah di Provinsi Jawa Tengah.

                Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 10,77 persen. Kabupaten Kebumen menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi, mencapai 16,34 persen, diikuti  Kabupaten Brebes dengan persentase 15,78 persen. Sedang persentase terendah tercatat di Kota Semarang sebesar 4,23 persen, disusul Kota Salatiga dengan 4,66 persen.

              Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

                   Bila diibaratkan seperti kue yang dimiliki suatu daerah. Bagian yang diterima penduduk bergantung pada ukuran kue tersebut. Semakin besar kue, semakin besar pula bagian yang diterima  penduduk. Harapannya, pembagian tersebut merata untuk dinikmati  seluruh penduduk.

                PDRB merupakan indikator makro keberhasilan pembangunan. Meskipun indikatornya bergeser ke kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi tetap berkaitan erat dengan pemerataan pembangunan yang berpengaruh pada kesejahteraan penduduk serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

                 PDRB Kabupaten Kudus tahun 2023, atas dasar harga berlaku, mencapai 121,31 triliun rupiah, naik sebesar 5,89% dari tahun sebelumnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) tahun 2023 sebesar 72,98 triliun rupiah, naik 2,19% dari tahun sebelumnya.

         Sektor Industri tetap menjadi kontributor utama PDRB tahun 2023 dengan persentase 78,10%, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 5,86%. Kontribusi sektor pertanian dan sektor lainnya masih di bawah 5%, yakni konstruksi 3,64%, pertanian 2,48%, keuangan 2%, dan transportasi serta pergudangan 1,72%.

         Kontribusi sektor industri mencerminkan stabilitas dan kemajuan dalam proses industrialisasi, yang diikuti oleh pertumbuhan transaksi perdagangan dan penurunan aktivitas pertanian selama beberapa dekade. Sektor perdagangan selalu memberikan kontribusi terbesar kedua, lebih besar dari kontribusi sektor pertanian.

          Meskipun geografis Kabupaten Kudus kecil, kontribusi sektor industri menunjukkan perannya yang penting dalam menopang perekonomian, dengan potensi dan peluang pasar yang dapat diandalkan. Di sisi lain, potensi penambangan atau penggalian, seperti sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, sangatlah kecil, hanya 0,02%. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan (tahun dasar 2010) mencapai 2,19 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan riil kuantitas barang/jasa yang dihasilkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Balai Latihan Kerja

                Sedangkan munculnya kemiskinan di Kudus, antara lain dipicu dengan masih adanya 15.870 orang warga yang menganggur. Meski jumlah penganggur tahun  2023 ini menurun dibanding tahun 2022  yang mencapai 16.070 orang.

                 Untuk mengatasinya menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus,  Revlisianto Subekti , Pemkab Kudus telah meluncurkan  program kewirausahaan yang dilaksanakan  Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, UKM  melalui balai latihan kerja (BLK). Selain pelatihan kerja  juga bantuan modal usaha.

            Bahkan juga dilakukan .evaluasi. Terutama  menyangkut hasil pelatihani selama ini  apakah telah digunakan untuk memulai usaha baru atau untuk bekerja di perusahaan. “Saya optimis jumlah pengangguran dan sekaligus kemiskinan di Kota Kretek bakal menurun lagi, karena  ada tiga investor di bidang makanan, mebel dan sepeda motot listrik yang mulai produksi pada 2024/2025  dan menyerap jumlah tenaga kerja cukup besar,” tuturnya,

          Hanya saja menurut pantauan Elang Murianews, program kerja BLK sebagian diantaranya salah sasaran. Yaitu pelatihan untuk para pekerja industri rokok. Mereka  sudah  memperoleh upah setiap hari  yang besarannya  sedikit di atas upah minimum kabupaten. Sedang untuk kalangan penganggur justru  tidak disasar.

           Dalam tahun 2024 ini Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UKM Kudus, memperoleh anggaran pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp 4,5 miliar dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk membiayai 26 jenis pelatihan kerja. Khusus  untuk pekerja rokok maupun anggota keluarganya, serta warga di lingkungan industri rokok.(sup).