Kudus, Elang Murianews (Elmu)- Pembobolan pagar depan Pasar Baru Wergu Kota Kudus ditengarai tanpa konsep matang. Terbukti setelah  pagar di sisi utara dan selatan selesai dibobol, dan menurut rencana  untuk pintu ke luar masuk lalulintas, sampai dengan Minggu (15/12/2024) belum difungsikan.  Dua pintu baru tersebut masih diberi pagar pengaman.  Dengan adanya dua pintu baru, maka jumlah pintu Pasar Baru menjadi tiga “unit”.

                 Berdasarkan pengamatan Elmu, pintu baru di sisi utara, ternyata jika  nanti dipakai ke luar masuk lalulitas sedikit banyak bakal terkendala adanya sebuah tiang listrik yang saat ini berada di tepi selokan dan tepi jalan raya.             

             Selain itu di bagian depan kedua pintu baru tersebut yang berupa selokan dan di kiri kanannya tumbuh subur beberapa pohon mangga, juga belum diurug- dicor semen, sehingga mobil, motor dipastikan belum/tidak bisa lewat. “Anggaran nya belum mencukupi untuk  penyelesaian pintu masuk/keluar “ ujar Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus, Albertus Harys Yunanto Minggu malam ( 15/12/2024)

               Dengan telah selesainya pembangunan tiga kios baru dan dua unit pintu gerbang baru, maka  secara administrasi telah selesai. Jika ingin dilanjutkan dengan pengurukan dan cor semen, maka baru akan dibangun pada tahun anggaran 2025 atau APBD Perubahan 2025,  yang tentu akan  memakan waktu beberapa bulan ke depan. Padahal aktikvitas pasar selalu  berjalan setiap hari.

                Kedua pagar baru tersebut satu paket dengan pembangunan tiga kios baru yang dibiayai dari  APBD Kudus 2024 sebesar Rp 150 juta. Dan  termasuk bagian dari program Dinas Perdagangan  merevitalisasi delapan pasar tradisional  dengan  biaya Rp 5,7 miliar. Delapan pasar tersebut adalah : Kliwon, Bitingan, Jember, Mijen, Ngembalrejo, Baru, Kalirejo dan Wates.” Tujuannya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pasar” tutur  Albertus Harys Yunanto, Selasa (23/1/2024).  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), revitalisasi adalah proses perbuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali. Dari  delapan pasar tersebut pada posisi Minggu malam ( 15/12/2024) tinggal menyisakan Pasar Bitingan yang belum rampung 100 persen.

                Revitalisasi dengan  membangun tiga kios baru yang masing masing berukuran  3 x 3 meter dan dua pintu baru,  nampaknya  sulit tercapai atau malah sia sia  saja. Sebab, Sebab menurut data per Senin malam (9 /10/2023) tercatat  84 dari 98 kios di komplek  Pasar Baru tutup. Begitu pula  dari 521 los, yang tutup mencapai  210. Pedagang masih nunggak “utang” Rp 138,5 juta.

            Pasar Baru dibangun dan dioperasikan pada akhir 2016 dengan  dana bantuan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebanyak Rp 15 miliar dan dana pedamping dari APBD Kudus Rp 9 miliar. Atau totalnya Rp 24 miliar. Menempati lahan  seluas sekitar dua hektar di wilayah Kelurahan Wergu Kulon. Semula status tanah  milik  Desa Wergu Kulon, namun berubah menjadi milik/asset Pemkab Kudus, setelah statusnya berubah menjadi kelurahan.

              Menurut Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kudus (saat itu), Sudiharti, komplek Pasar Baru diproyeksikan untuk menampung  pedagang  pasar Wergu ( komplek Stasiun Kereta Api), sebagian pedagang Pasar Bitingan- terutama seluruh pedagang sayur mayurnya,  pedagang Pasar Barongan maupun pedagang krempyeng lainnya. Bahkan “digadang gadang”  menjadi pasar induk/pasar grosir.. Terutama untuk  sayur mayur dan  beras.

             Dua tahun kemudian di dalam komplek Pasar Baru Wergu  dibangun Pasar Rakyat Kudus (PRK) dengan luas bangunan 55 x 25 meter. Biayanya sebesar Rp 5,697 miliar dari Tugas Pembantuan Kementerian  Perdagangan.

            Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan Wakil Bupati Hartopo, saat  meninjau Pasar Baru dan Pasar Rakyat Kudus (PRK), Rabu (09/01/2019), “mewanti-wanti” kepada Dinas Perdagangan agar tidak menjualbelikan kios dan los PRK, karena “statusnya” gratis. Hanya membayar retribusi.

                  Selain itu diperuntukkan bagi orang baru yang benar-benar ingin berjualan atau memiliki dasar dagang. “Jadi tidak ada istilah membayar untuk memperoleh tempat berjualan di PRK Tapi, harus selektif dalam menerima pengajuan untuk berdagang. Nanti, setelah dibuka dan jualan, harus ada pengawasan, surat izin pendasaran tiap bulan di”update,”(diperbaru)” Saya tidak mau mendengar los dan kios PRK diperjualbelikan. Kalau bisa semua pasar retribusi sudah menggunakan non-tunai “ tegasnya saat itu. \     Hartopo yang kemudian dilantik menggantikan Tamzil yang terkena Operasi Tangkap Tangan  sampai dengan akhir jabatannya  malah tidak pernah menindak-lanjuti- cek ke lapangan. Termasuk  penjabat bupati Kudus, Hasan Chabibie diduga juga tidak tahu tentang betapa karut marutnya Pasar Baru dan pasar tradisional lainnya.(Rikha/ Sup).