Apa boleh buat. Dinas PKPLH jalan terus. Akibatnya taman TPA yang sebenarnya  cukup cantik dan menarik ini terpaksa “ditabrak”. Kemudian dihancurkan – diratakan dengan tanah pada awal 2022.  Sebuah keputusan Agung Karyanto  yang cukup “berani”, tetapi sekaligus “menelan” ucapannya sendiri bahwa taman akan dilestarikan. Dan sebelumnya, yaitu dengan munculnya pagebluk Covid-19 per Maret 2020, taman TPA sudah semakin meredup. Tidak lagi dikunjungi banyak warga dan  juga tidak lagi dirawat.

           Kemudian Agung Karyanto juga lengser pada 13 Juli 2022 digantikan Abdul Halil . Dan tahun anggaran 2023, Dinas PKPLH memperoleh kucuran dana dari APBD Kudus sebesar Rp 6 miliar untuk pembelian lahan  guna perluasan TPA Tanjungrejo.

          Anehnya, Halil menolak, dengan alasan tidak butuh lahan, tetapi alat berat. Dengan alat berat baru Halil berkeyakinan mampu menyelamatkan TPA . Akhirnya Pemkab dan DPRD “mengalah”. Dana dikembalikan ke kas daerah lebih dahulu. Baru pada tahun anggaran 2024 dikeluarkan anggaran pembelian alat berat (boldozer) senilai Rp 4,2 miliar untuk penangana sampah di TPA Tanjungrejo., Alat berat itu diserahkan dan dioperasikan menjelang akkhir Oktober 2024.

          Namun kenyataannya, kasus kelebihan beban di TPA Tanjungrejo tetap tak mampu tertangani tuntas. Bahkan Dinas PKPLH melalui Kepala UPT TPA Tanjungrejo, berkilah masih butuh beberapa alat berat baru lagi. Butuh tambahan tenaga kerja baru dari 15 menjadi 50 orang. Butuh pula tamabahan  biaya operasional yang dinggap tidak memadai.

           Padahal jika Sumiyatun mau melanjutkan program pembuatan pupuk granul yang dirintis kepala PKPLH lama kemungkinan besar menjadi lain . Sebab pupuk granul yang berbahan baku sampah TPA mampu mengerem laju pertambahan sampah antara 15-20 meter kubik/ ton/hari untuk dijadikan pupuk kompos.

           Sebenarnya sudah mampu berproduksi dan sudah terbukti cukup baik untuk pemupukan aneka jenis tanaman. Namun karena  tidak disertai “payung hukum”, ,maka pupuk granul TPA Tanjungrejo tidak bisa dipasarkan untuk umum. Pembangunan pupuk granul itu sendiri menghabiskan biaya Rp 1,9 miliar yang berasal dari bantuan  pemerintah pusat melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 2012. Lalu untuk mengoperasikannya dibutuhkan dana lagi sekitar Rp 450 juta, yang baru terpenuhi dalam  APBD Kudus 2013.   

           Sedang pada awal 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga  membantu satu unit Pusat Daur Ulang (PDU) berkapasitas 10 ton/hari, Namun  sampai saat ini Kamis 9 Januari 2025, PDU yang terletak  di selatan dinding Pasar Baru Wergu bagai  hidup segan mati tak mau. Penyebabnya kekurangan tenaga kerja dan pasokan sampah.  Itulah perjalanan TPA Tanjungrejo di era Kepala Dias PKPLH ditangani Sumiyatun, Agung Karyanto dan Abdul Halil, yang sebenarnya juga ditandai sisi gelap lainnya.. (Sup)